Undang-undang Desa dan Isinya

Sejak lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014, kini kondisi di desa berubah drastis. Desa yang dahulu hanya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sumber pembangunanya, Kini desa bisa membangun sendiri. Itu karena sekarang desa telah di berikan kepercayaan penuh oleh pemerintah pusat dalam hal mengelola keuanganya sendiri.

Sebagai masyarakat awam atau yang tidak berkecimpung di desa tentu mereka bingung tentang apa yang tertuang dalam undang –undang desa. Mereka hanya tahu bahwa sekarang di desa mempunyai anggaran yang begitu besar untuk dikelola serta bagaimana peran mereka sebagai masyarakat terkadang mereka bingung.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau yang paling sering kita sebut dengan Undang-undang Desa merupakan pemersatu antar pemerintah desa dan masyarakat serta sebagai payung hukum yang kuat bagi desa, menuju desa yang demokratis dan mandiri.

Pemimpin Negara kita dipimpin oleh seorang Presiden yang dipilih oleh masyarakat untuk menjalankan roda pemerintahan dan roda perekonomian. Sama halnya seperti di desa, kita memilih seorang kepala desa sebagai pemimpin desa agar desa kita tetap aman, maju serta sejahtera penduduknya.

Tetapi apakah kita tahu tugas dan peran kita sebagai masyarakat dalam mensukseskan implementasi Undang-undang Desa. Salah satu tugas kita sebagai masyarakat ialah sebagai agen-agen pembangunan dan dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 sebenarnya kita diharapkan ikut serta dan aktif dalam hal penyelenggaraan pembangunan yang ada di desa. Oleh karena itu, sekarang kita harus lebih aktif membangun desanya masing-masing. Jangan sampai dana yang sebegitu besar tidak di manfaatkan secara optimal.

Undang-undang desa terdiri dari 122 pasal dan 16 bab yang mengaturnya. Jadi kita tidak usah khawatir selama pemerintah desa berpedoman pada Undang-undang tersebut. Maka, mereka tidak akan terkena masalah hukum.

Apa saja sih yang terkadung dalam Undang-undang desa?

Berikut ini beberapa yang berkandung dalam undang-undang desa :

- 9 Tujuan pengaturan Desa sesuai UU Desa

- 5 tujuan penataan Desa,kedudukan serta jenis Desa

- Persyaratan membentuk Desa baru.

- 4 Kewenangan bagi Desa

- Tugas Kepala Desa

- Kewajiban Kepala Desa

- Kewenangan Kepala Desa

- Larangan Kepala Desa

- Pemberhentian Kepala Desa

- Cara Pemilihan Kepala Desa

- Tugas, sanksi dan syarat menjadi Perangkat desa

- Tugas Sekertaris Desa, kepala seksi dan bendahara desa

- Cara melakukan musyawarah  Desa

- Fungsi dan syarat menjadi Badan Permusyawaratan Desa

- Pengasilan Pemerintah Desa

- Hak dan Kewajiban desa serta masyarakat desa

- Jenis Peraturan Desa, Apa itu Keuangan Desa dan Aset Desa

- Tahapan dan cara membangunan Desa

- Apa itu Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

- Cara kerja sama Desa

- Cara Penataan Desa Adat dan Bagaimana Proses pemerintahanya

- Pembinaan dan Pengawasan Desa

Itulah gambaran umum terkait apa yang ada di dalam Undang-Undang Desa. Silahkan didownload untuk selengkapnya